Oct 23, 2012

HUKUM PERBANDINGAN KONSTITUSI

Posted by Husnaa at 3:07 PM
oleh : Husna Amaliah
(proses analisa dari penulis .Dr.Hj.Ellydar Chaidir,SH,M.Hum dan Dr.H.Sudi Fahmi,SH,M.Hum )

Konstitusi merupakan sebuah hukum atau aturan dasar sebuah negara, yang dipergunakan untuk menunjukan kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan dan yang menunjuk kepada suatu dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar yang mengenai ketatanegaraan suatu negara. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi adalah suatu dokumen yang dibuat oleh lembaga yang ditentukan yang di dalamnya memuat aturan-aturan, memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara serta menentukan cara kerja dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Sebagian dari sarjana politik berpendapat bahwa istilah konstitusi sama dengan UUD, tetapi kepustakaan belanda membedakan hal tersebut karena konstitusi merupakan peraturan baik yang tertulis maupun tidak, sedangkan UUD merupakan bagian yang tertulis dalam konstitusi.

Selain konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) juga merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, dan telah banyak mengalami perubahan. Karena, tanpa Undang-Undang Dasar (UUD) negara ini tidak akan berkembang sesuai dengan zamannya. Dengan ditetapkannya UUD sebagai sumber hukum di Indonesia selain konstitusi maka perjalanan perkembangan pemerintahan Indonesia cukup pesat dan memadai meskipun masih banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan keberadaan konstitusi dan UUD pada umumnya.

Berdasarkan realita, Indonesia merupakan negara kesatuan yang legislatifnya di tangan parlemen, eksekutifnya di tangan presiden, dan yudisialnya di tangan badan kehakiman. Sistem Indonesia ini juga dianut di negara perancis, tetapi yang uniknya dalam eksekutifnya terdiri atas presiden dan perdana mentri. Lain halnya dengan negara Amerika Serikat yang merupakan republik federal, yang pada prinsipnya semua warga negara dapat menjadi kepala negara. Tetapi Inggris, adalah negara yang diatur oleh konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Iran ialah negara berdasar atas hukum islam yang menganut persamaan hak dalam hukum tanpa kecuali. Juga menganut garis pemisahan antara lembaga-lembaga penyelenggaraan negara yang satu dengan yang lainnya, tetapi iran juga diawasi oleh imamah.

 Berbicara tentang sumber hukum pada suatu negara yang berkaitan dengan pemerintahannya, bisa dikaitkan dengan kepemimpinan pada masa Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber hukum islam. Selain memiliki sifat rosul Allah, beliau juga memiliki sifat Kepala Negara. Sehingga pada waktu itu Muhammad sempat membuat piagam politik yang diberi nama “ Al-Sahhifah “ yang pijakannya kepada Al-Qur’an dan As Sunnah dan ini terjadi ketika di Madinah. Tetapi piagam/deklarasi ini pernah menjadi perbincangan antara Pro dan Kontra, yang mana hanya penetapan layak atau tidaknya disebut sebagai konstitusi Madinah. Yang seharusnya memang harus diakui sebagai konstitusi Madinah, karena masyarakat Madinah di era Rasulullah merupakan masyarakat yang egalitarian, keadilan, partisipasi dan musyawarah. Islam memang harus diakui lebih dari sekedar satu keyakinan, tetapi Islam merupakan satu sistem yang komprehensif yang didalamnya mengandung seperangkat jawaban yang dialami umat manusia.

Perbandingan Hukum Konstitusi atau Perbandingan Konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi yang meliputi: politik konstitusi, teori konstitusi, sistem pembentukan konstitusi dan perubahan konstitusi, subtansi konstitusi, atau implikasi hukum dari konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi, objek utama perbandingan hukum konstitusi adalah konstitusi suatu negara. Yang diperbandingkan adalah konstitusi Madinah, konstitusi Amerika Serikat, konstitusi Rusia, konstitusi Afrika Selatan, konstitusi sementara Afrika Selatan, konstitusi final. Selain perbandingannya, ada pula ilmu perbandingan konstitusi atau hukum perbandingan konstitusi yaitu, suatu cabang limu hukum yang mempergunakan metode perbandingan berusaha untuk membanding-bandingkan satu atau beberapa aspek hukum konstitusi atas dua negara atau lebih.

Tanggapan saya mengenai apa yang dijelaskan pada buku ini bahwa kita hubungkan pada negara Indonesia yang memiliki sumber hukum juga dimiliki oleh negara lain, yaitu konstitusi dan Undang-Undang Dasar(UUD). yang telah kita ketahui bersama bahwa konstitusi dan Undang-Undang itu merupakan hukum  Tetapi dengan banyaknya konstitusi dan UUD di Indonesia, sistem konstitusi di Negara kita masih belum dirasakan oleh rakyat kecil. Apabila dibandingkan dengan konstitusi Madinah yang ketika itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, semua rakyat merasakan haknya, sehingga masyarakatnya mendapatkan keadilan, egalitarian dll. Untuk apa memiliki banyak konstitusi apabila rakyat memang tidak diberi haknya, lebih baik ada sedikit konstitusi, tetapi bisa menjalankannya sesuai kebutuhan negara ini. Maka dimanakah letak ketegasan pemerintah dalam hal ini?.

0 comments:

 

u n a c o r n Copyright © 2011 Design by Ipietoon Blogger Template | web hosting